PENERAPAN ASPEK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BANK SYARIAH


Dalam upaya mewujudkan Good Corporate Governance transparansi (keterbukaan) merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Keterbukaan informasi menjadi suatu keharusan dan kebutuhan bagi bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dan lembaga kepercayaan yang dipercaya untuk mengelola dana yang telah masuk (funding) untuk disalurkan (lending) dengan baik dan benar ke sektor riil, bisa dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan syariah.

Prinsip dasar transparansi (keterbukaan) berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sarna.

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan (fraud). Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor atau stakeholders tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada. Dengan Prinsip keterbukaan (transparency). artinya, bank syariah berkewajiban memberi informasi tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi itu juga harus mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggung jawab bank syariah. Prinsip ini dimuat dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Adapun penerapan prinsip ini adalah sebagai berikut. Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dan lembaga kepercayaan selalu melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam menerapkan Good Corporate Governance serta menyampaikan laporannya kepada Bank Indonesia (BI). Hal ini sebagai wujud komitmen bank dalam melaksanakan ketentuan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Good Corporate Governanace pada Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, khususnya Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank menyampaikan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance, baik secara tersendiri maupun digabungkan dalam laporan keuangan.

Semua laporan tersebut termasuk laporan keuangan tidak dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bank Syariah di seluruh Indonesia, tetapi dikelurkan langsung oleh Pusat dan dari Cabang yang melakukan operasional dengan memberi data kepada Kantor Pusat  setiap hari melalui komputerisasi on-line. Laporan keuangan tersebut disajikan melalui berbagai media informasi nasional tiap bulan, triwulan dan tahun serta melalui website masing-masing Bank Syariah.

Dalam pelayanan nasabah pendanaan, penyediaan informasi sangat diperlukan karena untuk menjaga kepercayaan. Informasi tersebut dapat berupa: sms banking, internet banking, mobile banking, via ATM (automatic teller machine), dan via CS (customer service). Penyampaian informasi juga bisa melalui brosur-brosur, spanduk, koran, media cetak, media elektronik, dan radio. Pemberian informasi diperbolehkan selama tidak melanggar Undang-Undang. Sedangkan penyampaian informasi dari pimpinan kepada karyawan disampaikan pada waktu breafing pagi dan meeting lainnya serta melalui pamplet yang ditempel di majalah dinding dan pengumuman.

Keterbukaan informasi kepada publik dan stakeholders dalam Bank Syariah juga merupakan amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kewajiban penyediaan dan pengumuman informasi menurut urgensinya ada tiga macam, yaitu:

  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; seperti: laporan keuangan (tiap bulan, triwulan, dan tahun), nisbah bagi hasil (tiap bulan), dan standar layanan (tiap tahun 1 kali atau 2 kali).
  2. Informasi yang wajib diumumkan serta merta; seperti: adanya hal-hal dari faktor eksternal (bencana alam, kebakaran, dll) yang mengharuskan bank melalukan perubahan dan penyelamatan, dan kinerja para Direksi (Top Management).
  3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; seperti: promosi produk-produk, tarif biaya, dan transaksi mencurigakan (> Rp. 500.000.000) yang harus dilaporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s